Halo,, sobat semua. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Biaya Kenaikan pengurusan STNK, BPKB, dan TNKB. 

Sejak 06 Januari 2017, baru saja di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo pada 02 Desember 2016, sebagai pembaruan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2010 peraturan yang berlaku sebelumnya.

Jadi yang naik di sini bukanlah Pajak PKB kendaraannya, melainkan hanya biaya Adminitrasi kendaraan sobat. Jadi bagi sobat yang ingin melakuakan Balik Nama atau hanya melakukan pengesahan STNK pertahun. Maka akan di kenakan Biaya Kenaikan hampir 100 persen dari biaya sebelumnya. Bukan hanya untuk pengurusan STNK, BPKB, dan TNKB saja.Tapi juga berlaku untuk biaya penerbitan SKCK yang tadinya hanya di kenakan biaya Rp.10.000 kini menjadi Rp. 30.000.

Lalu Biaya Kenaikan apa saja si yang naik dalam PNBP (Peneriman Negara Bukan Pajak). Berikut perinciannya :

 Sedangkan pada pada Administrasi SIM tidak tejadi kenaikan. Sobat tetap akan membayar harga untuk perpanjangan SIM dengan jumlah harga yang tetap. Ya itu lah Biaya Kenaikan PNBP yang di berlakukan sejak 06 Januari 2017. 

                             

          

Mekanisme Blokir BPKB           Saat ingin menjual kendaraan bermotor, maka sobat jangan sampai lupa melakukan juga Pemblokiran Pajak Progresif. Atau sobat akan tetap di kenakan Pajak Progresif karena memiliki kendaraan lebih dari satu. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengedarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 yang mengatur pengenaan Pajak Progesif bagi pemilik kendaraan bermotor. Yang di kenakan dalam Peraturan Pajak Progresif di sini adalah, bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu.          Misalnya dalam satu KK (Kartu Keluarga) satu alamat memiliki dua kendaraan, maka akan di kenakan Pajak Progresif. Dan saat sobat telah menjual kendaraan bermotornya kepada orang lain, namun karena pembeli belum melakuakan balik nama dan sobat tidak melakukan Pemblokiran Pajak Progresifnya, maka sobat akan tetap di kenakan Pajak Progresifnya. Maka dari itu saat kendaraan memang telah terjual oleh pembeli maka sobat juga harus melakukan Pemblokiran Pajak Progesif.          Lalu bagaimana caranya untuk melakukan Pemblokiran Pajak Progesif agar tidak di kenakan Pajak Progersif ??...  Dan hanya melakukan pembayaran Pajak sesuai dengan perhitungan PKBnya.             Yang harus di lakukan untuk melakukan Pemblokiran Pajak Progesif: Mengisi From Formulir Pemblokiran STNK (Pemberitahuan Pelepasan dan Menyerahkan Hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaran Bermotor) Di loket Pajak Tanda Nomor Kepolisian  kendaraan yang sudah di jual kemudian akan di input ke komputer untuk pencocokan data.  Melakukan pengisian Fom Blokir STNK yang memberitahukan Kapan dan Alasan Pemblokiran Pajak Progresif dengan menempelakan Materai Rp.6000 Setelah berhasil melakukan blokir STNK maka sobat tidak akan lagi di kenakan Pajak Porgesif.               Berkas yang harus di bawa :  Foto copy STNK kendaraan yang ingin di blokir. Kwintansi jual beli kendaraan dengan materai. Kartu Keluarga (KK). Salinan Pajak. Surat keterangan dari RT/RW jika ada nama yang sama di RT/RW. Surat kuasa dengan materai Rp. 6.000, foto copy KTP penerima surat kuasa.